Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kondisi pasar kerja Indonesia terus menunjukkan pemulihan. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 turun menjadi 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Sepanjang Februari 2024–2025, tercipta 3,59 juta lapangan kerja baru. Sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Kualitas pekerjaan juga membaik. Proporsi pekerja penuh waktu naik, sementara tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu menurun. Menaker Yassierli menilai capaian ini sebagai hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global dan perang tarif tetap menjadi risiko bagi pasar kerja nasional.

Di sisi lain, tantangan PHK masih muncul. Hingga April 2025, sebanyak 24.036 pekerja terkena PHK, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Penyebab utamanya meliputi penurunan pasar, relokasi industri, efisiensi, transformasi bisnis, hingga kepailitan.

Pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Satgas PHK untuk mencegah PHK massal, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, memfasilitasi pelatihan ulang, meningkatkan keterampilan, dan memperluas monitoring penciptaan kerja. Satgas juga akan menjadi ruang dialog antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Untuk mitigasi risiko, Kemenaker menyiapkan peta risiko sektor industri serta sistem peringatan dini (early warning) untuk mendeteksi potensi PHK. Pemerintah juga telah memperbaiki manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui PP 6/2025, meningkatkan bantuan tunai dan manfaat pelatihan.

Apindo menilai PHK merupakan dampak disrupsi struktural dan pelemahan ekonomi global. Karena daya beli melemah, permintaan menurun, dan investasi melambat, Apindo menekankan perlunya stimulus ekonomi domestik, pemangkasan biaya ekonomi tinggi, serta deregulasi untuk memperkuat iklim usaha dan menciptakan lapangan kerja.

CELIOS menambahkan bahwa lonjakan potensi PHK perlu segera direspons melalui dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah didorong memperkuat belanja yang berdampak langsung pada penciptaan kerja, menjaga daya beli, meningkatkan bantuan sosial bagi pekerja, memberikan insentif pajak yang tepat sasaran, serta memperbaiki iklim investasi.

Kedua lembaga sepakat bahwa kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan pekerja sangat dibutuhkan agar pasar kerja Indonesia tetap tangguh menghadapi tekanan ekonomi global.